KUKAR— Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Republik Indonesia, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini Presiden Prabowo belum menunjuk pejabat definitif untuk mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
“Untuk sementara waktu, memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan ditugaskan sebagai Menko Polhukam. Namun beliau akan menunjuk pejabat ad interim. Tunggu saja, nanti akan diumumkan,” ujar Prasetyo Hadi yang dikutip dalam konferensi pers siaran chanel youtube Sekertariat Presiden, Senin (8/9/2025).
Ia menegaskan, sebelum surat keputusan (SK) ditandatangani, pemerintah belum dapat menyampaikan siapa sosok yang akan ditugaskan. Sementara itu, Mensesneg juga menyampaikan penjelasan terkait posisi Menteri Pemuda dan Keluarga.
Menurutnya, pengganti menteri tersebut belum bisa mengikuti prosesi pelantikan karena sedang berada di luar kota.“Pelantikannya akan dijadwalkan kembali pada prosesi pelantikan berikutnya,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai status Menteri Keuangan yang dikabarkan mundur, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri secara sukarela, bukan diberhentikan oleh Presiden.
“Ya, beliau mengundurkan diri, bukan dicopot. Namun demikian, Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tentu memiliki hak prerogatif. Setelah melalui proses evaluasi, Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan formasi kabinet,” terangnya.
Prasetyo menambahkan, keputusan tersebut merupakan bagian dari kewenangan penuh Presiden. “Kalau pertanyaannya kenapa mundur atau tidak mundur, ya Bismillah apa pun keputusan Bapak Presiden, kita doakan bersama semoga membawa kebaikan bagi kita semua,” ujarnya menutup pernyataan itu.
Terkait posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Prasetyo mengonfirmasi bahwa saat ini jabatan tersebut masih kosong setelah pejabat sebelumnya diberhentikan.“Memang sementara kondisinya seperti itu. Nanti kalau sudah ada pengganti, akan diumumkan. Ada hal-hal yang sifatnya sangat spesifik terkait posisi tersebut,” kata Prasetyo.
Ia menekankan bahwa seluruh perubahan dalam kabinet merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan langsung oleh Presiden. “Semua ini bagian dari upaya menjaga efektivitas dan kesinambungan pemerintahan,” tutupnya.