Media Meratus, Kutai Kartanegara -Perluasan kesempatan kerja di Kutai Kartanegara (Kukar) terus diarahkan melalui peningkatan keterampilan hingga pengembangan usaha mandiri. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar pun memperkuat pelaksanaan program Kukar Siap Kerja dengan melibatkan pembiayaan daerah dan dukungan dunia usaha.
Salah satu upaya yang tengah berjalan yakni pelatihan berbasis unit kompetensi. Sebanyak 318 peserta mengikuti program tersebut dengan pembiayaan yang bersumber dari dua skema. Sebanyak 305 peserta dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan 13 lainnya mendapat dukungan dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).
Terdapat 10 jenis pelatihan yang disiapkan untuk membekali peserta dengan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.
Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan pelaksanaan program Kukar Siap Kerja saat ini terus dipercepat melalui berbagai skema kegiatan.
“Program Siap Kerja sudah berakselerasi,” jelas Dendy, Kamis (1/10/2026).
Selain menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk memasuki sektor formal, Distransnaker juga mulai memperluas intervensi ke sektor informal. Dalam waktu dekat, program pengembangan tenaga kerja mandiri akan menyasar enam kelompok yang tersebar di Kecamatan Tenggarong, Kota Bangun, Muara Wis, Loa Kulu, dan Sebulu.
Melalui program ini, pemerintah ingin membuka ruang bagi masyarakat untuk membangun usaha sendiri, sehingga peluang memperoleh penghasilan tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan kerja formal.
“Ini bentuk akselerasi kita bahwa tidak hanya fokus di kerja formal saja, tapi di informal juga,” lanjutnya.
Pengembangan kelompok tenaga kerja mandiri tersebut akan dilakukan melalui pelatihan selama lima hari. Selain mendapatkan pembekalan keterampilan, peserta juga akan memperoleh bantuan modal usaha untuk memulai atau mengembangkan kegiatan ekonomi secara mandiri.
Distransnaker tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan. Pendampingan akan dilanjutkan melalui monitoring dan evaluasi sekitar tiga hingga empat bulan setelah program berjalan.
Tahapan tersebut diperlukan untuk mengetahui perkembangan usaha sekaligus memastikan bantuan modal yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Kelompok yang menunjukkan perkembangan positif nantinya berpeluang mendapatkan akses dukungan lanjutan. Di antaranya melalui program Kredit Kukar Idaman (KKI) Terbaik, TJSP perusahaan, hingga kemitraan dengan badan usaha.
Dengan pola tersebut, kelompok usaha yang terbentuk diharapkan tidak berhenti setelah menerima bantuan awal, tetapi mampu berkembang dan memiliki jaringan kemitraan untuk menjaga keberlangsungan usahanya.
“Akan didekatakan dengan program lanjutan yaitu KKI Terbaik atau CSR maupun badan usaha akan menjadi mitra program,” tutup Dendy. (Adv)
