Media Meratus, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperkuat langkah pengendalian harga pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Sejumlah komoditas kebutuhan pokok menjadi perhatian untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan masyarakat.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah wilayah. Pada November 2026, Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar menjadwalkan kegiatan tersebut di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa melalui kolaborasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kedua kecamatan itu menjadi sasaran karena masuk dalam kawasan delineasi IKN. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau di tengah potensi gejolak pasar menjelang akhir tahun.
Kepala Disketapang Kukar, Ananias, mengatakan pelaksanaan GPM tersebut merupakan bagian dari koordinasi pemerintah daerah bersama Otorita IKN dalam menjaga stabilitas harga pangan.
“Untuk November ini, kami akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa. Melalui kerja sama dengan Otorita IKN, kami ingin memastikan masyarakat di wilayah tersebut juga mendapatkan akses terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya Senin (15/11/2026)
Selain menyasar dua kecamatan tersebut, Disketapang Kukar juga akan mengikuti Gerakan Pangan Murah serentak secara nasional bersama Badan Pangan Nasional pada Desember mendatang.
Kegiatan itu dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Namun, lokasi pelaksanaannya masih dalam tahap penentuan.
Ananias menjelaskan, potensi kenaikan harga dapat terjadi pada berbagai komoditas pangan. Meski demikian, pemerintah akan memberikan perhatian lebih terhadap bahan pokok yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi dan sulit digantikan dengan komoditas lain.
Beras, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit menjadi beberapa komoditas yang masuk dalam prioritas pemantauan.
Sementara itu, sejumlah bahan pangan lain dinilai masih memiliki alternatif apabila terjadi kenaikan harga. Misalnya, masyarakat dapat beralih mengonsumsi ayam ketika harga daging mengalami kenaikan.
“Kalau daging mahal, masyarakat masih bisa menggantinya dengan ayam. Begitu juga ketika harga ayam naik, mereka bisa mencari alternatif lain. Tetapi beras, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit ini yang perlu mendapat perhatian lebih karena tidak mudah digantikan,” jelasnya.
Karena itu, pemantauan harga tetap dilakukan terhadap seluruh komoditas pangan. Namun, intervensi pemerintah akan lebih difokuskan pada bahan pokok yang berpengaruh langsung terhadap kebutuhan konsumsi rumah tangga.
Di sisi lain, Ananias juga menyoroti peran program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap perputaran ekonomi pangan di Kukar. Menurutnya, kebutuhan bahan makanan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut membantu menyerap hasil produksi peternak dan pelaku usaha pangan lokal.
Salah satu dampaknya terlihat pada komoditas telur ayam. Ia mengungkapkan, harga telur di tingkat produsen sempat mengalami penurunan ketika aktivitas program MBG diliburkan beberapa waktu lalu.
Meski demikian, penurunan tersebut tidak berlangsung lama. Sebab, sebagian besar peternak telur ayam di Kukar telah menjalin kerja sama dengan dapur-dapur SPPG sehingga memiliki saluran pemasaran yang lebih pasti.
“Ketika MBG sempat libur beberapa waktu lalu, harga telur di tingkat produsen kita juga sempat mengalami penurunan. Namun, tidak berlangsung terlalu lama karena sebagian besar peternak telur ayam di Kukar sudah bekerja sama dengan dapur-dapur SPPG,” ungkapnya.
Ia menilai, keberadaan dapur SPPG menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan hasil produksi pangan daerah. Kemitraan tersebut sekaligus membuka peluang pasar bagi peternak dan pelaku usaha lokal.
“Keberadaan atau aktivitas SPPG itu sangat memengaruhi penyerapan maupun pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan di Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Kukar berharap stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak terbebani lonjakan harga selama momentum Natal dan Tahun Baru. (Adv)





