Media Meratus, Kutai Kartanegara – Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kebakaran, terutama di kawasan permukiman padat dengan akses jalan terbatas. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini mengkaji penyediaan sumber air alternatif sekaligus memetakan lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan hidran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pembangunan hidran perlu mempertimbangkan kemampuan jaringan pipa air bersih yang tersedia. Sebab, tidak semua jaringan pipa di lingkungan permukiman mampu memenuhi kebutuhan air dalam jumlah besar untuk pemadaman kebakaran.
Ia menjelaskan, sejumlah jaringan pipa yang melayani kebutuhan warga hanya berdiameter 2,5 inci. Sementara itu, hidran pemadam kebakaran membutuhkan dukungan pipa berdiameter lebih besar, yakni sekitar 4 hingga 6 inci.
“Ini sudah saya diskusikan dengan teman-teman di PDAM bahwa, misalnya di lokasi ini, kapasitas pipa yang memberikan pelayanan air kepada warga sini enggak mungkin dipasang hidran karena pipanya hanya 2,5 inch. Untuk hidran itu minimal 4 atau 6 inch yang besar, karena daya tampungnya besar,” ujarnya, Jumat (9/10/2026).
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mencari solusi yang sesuai dengan karakteristik kawasan. Pemkab Kukar akan berkoordinasi dengan Perumda Air Minum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk mengkaji alternatif pemenuhan kebutuhan air saat terjadi kebakaran.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah menyediakan tempat penampungan air dengan memanfaatkan lahan milik masyarakat yang berpotensi dibeli pemerintah. Fasilitas ini dapat menjadi sumber air cadangan bagi petugas pemadam kebakaran, khususnya ketika pasokan dari jaringan pipa tidak mencukupi.
“Tidak mustahil misalnya nanti di antara lahan masyarakat itu kita beli untuk tempat penampungan air ketika ada kebakaran, jadi bisa diambil. Atau nanti di beberapa titik di tengah jalan yang bisa dibangun hidran, karena pipanya harus juga besar. Itu nanti kita lihat titik mana yang paling mungkin,” jelasnya.
Selain mempertimbangkan ketersediaan lahan, pemerintah akan mengidentifikasi titik-titik strategis untuk pembangunan hidran. Penentuan lokasi dilakukan dengan memperhatikan kapasitas jaringan air, kondisi lingkungan, serta kemudahan akses bagi petugas saat melakukan pemadaman.
Sunggono menegaskan, penyediaan fasilitas tersebut harus diikuti sistem pemeliharaan yang jelas. Hidran maupun tempat penampungan air tidak boleh sekadar tersedia, tetapi harus dipastikan dapat digunakan ketika situasi darurat terjadi.
Karena itu, pemerintah juga akan membahas pembagian tanggung jawab dan pola perawatan berkala agar fasilitas pendukung pemadaman tetap berfungsi.
“Yang paling sederhana, di tempat-tempat hidran yang ada itu kita jadikan tempat untuk, misalnya, mencuci selang. Jadi tetap bisa dimonitor apakah tetap berfungsi atau tidak,” katanya.
Di sisi lain, Sunggono meminta inventarisasi kawasan rawan kebakaran diperluas ke wilayah lain di Kukar. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui daerah yang membutuhkan penanganan lebih serius, terutama permukiman dengan bangunan rapat, akses jalan sempit, dan keterbatasan ruang gerak kendaraan pemadam.
Hasil inventarisasi tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan sarana pendukung pemadaman kebakaran. Dengan begitu, kebutuhan setiap wilayah dapat disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kondisi infrastrukturnya.
Pemkab Kukar berharap langkah ini dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran. Tidak hanya mengandalkan kecepatan petugas ketika kejadian berlangsung, penanganan juga perlu ditopang sumber air yang memadai, jaringan infrastruktur yang sesuai, serta fasilitas yang terawat dan siap digunakan. (Adv)
