Pemkab Kukar Dorong Dukungan Operasional LPM, Anggaran Disesuaikan Kemampuan Desa

Kepala DPMD Kukar, Arianto (Dok: Media Meratus)

Media Meratus, Kutai Kartanegara – Dukungan operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui Program Dedikasi ke-12 RT-Ku Terbaik dalam Kukar Idaman Terbaik, Pemkab Kukar mendorong kelembagaan masyarakat agar tetap aktif menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dukungan operasional tersebut diarahkan untuk menunjang aktivitas lembaga kemasyarakatan, termasuk LPM yang berperan dalam pemberdayaan warga, menyerap aspirasi masyarakat, serta membantu pemerintah setempat mengidentifikasi kebutuhan pembangunan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan LPM merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) maupun Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), bersama sejumlah organisasi lainnya seperti PKK, Karang Taruna dan Posyandu.

Baca Juga  Dua Aset Daerah Jadi Prioritas, Pemkab Kukar Matangkan Lahan SMK Geologi dan Gudang Bulog

“Di desa dan kelurahan itu ada yang namanya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Di dalamnya ada beberapa lembaga, seperti PKK, Karang Taruna, Posyandu, termasuk LPM. Semuanya memiliki peran dalam membantu kegiatan kemasyarakatan di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Menurut Arianto, pemenuhan kebutuhan operasional lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan memiliki mekanisme penganggaran berbeda.

Di tingkat desa, pembiayaan dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sementara untuk lembaga kemasyarakatan di kelurahan, dukungan anggarannya diakomodasi melalui anggaran kecamatan.

DPMD Kukar tidak menetapkan besaran anggaran operasional yang wajib dialokasikan setiap desa. Pemerintah desa diberikan kewenangan menyesuaikan pembiayaan dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan masing-masing lembaga.

Kondisi tersebut membuat besaran dukungan operasional LPM di setiap desa tidak seragam. Arianto menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, ada desa yang mengalokasikan sekitar Rp800 ribu hingga Rp1 juta per bulan untuk operasional LPM.

Baca Juga  Dari Bantuan Logistik hingga Rumah, Pemkab Kukar Susun Penanganan Korban Kebakaran Melayu

Di sisi lain, terdapat pula desa yang menganggarkan sekitar Rp5 juta untuk kebutuhan operasional selama satu tahun.

“Kalau di desa, masing-masing punya kebijakan sendiri. Kami tidak menentukan nominalnya karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan di desa tersebut,” ungkapnya.

Meski dukungan operasional telah berjalan, Pemkab Kukar belum menerapkan pemberian insentif khusus bagi pengurus LPM. Menurut Arianto, pemberian insentif perlu didahului kajian yang mempertimbangkan tugas, kontribusi serta hasil kerja lembaga.

Ia menilai, pemberian insentif tidak cukup hanya berdasarkan keberadaan lembaga, tetapi perlu disertai indikator yang jelas untuk mengukur aktivitas dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Kalau berbicara insentif, tentu harus ada pertimbangan dan kajian terlebih dahulu, terutama menyangkut tugas serta hasil kerja dari lembaga tersebut,” terangnya.

Baca Juga  Empat Subsektor Ekraf Diproyeksikan Jadi Sumber Pendapatan Baru Masyarakat Kutai Timur

Saat ini, belum ada kajian khusus yang mengatur indikator kinerja LPM sebagai dasar pemberian insentif secara berkala. Karena itu, dukungan pemerintah masih difokuskan pada pembiayaan operasional untuk menunjang kegiatan kelembagaan.

Pengawasan terhadap aktivitas LPM juga menjadi kewenangan pemerintah desa dan kelurahan. Pemerintah setempat dinilai lebih memahami kebutuhan wilayah, sekaligus dapat melihat secara langsung kontribusi lembaga dalam mendukung kegiatan masyarakat maupun pembangunan.

Arianto menegaskan, LPM merupakan mitra pemerintah setempat yang keberadaannya dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat. Sehingga, aktivitas dan kebutuhan operasionalnya turut menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah.

“LPM ini merupakan mitra pemerintah setempat dan pembentukannya juga berasal dari inisiatif masyarakat sesuai kebutuhan wilayah masing-masing,” tutupnya. (Adv)

Bagikan: