Media Meratus, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) didorong lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan program dan kegiatan kepada masyarakat. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, bahkan menargetkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu memproduksi minimal dua berita setiap pekan mulai 2027.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbaiki komunikasi publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebab, hasil survei kepuasan publik terakhir masih menunjukkan angka 64 persen.
Aulia mengungkapkan, capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Kukar, terutama dalam melihat faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Menurutnya, persoalan yang ditemukan bukan semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan. Masyarakat dinilai cukup memahami kondisi keterbatasan anggaran daerah, tetapi pemerintah belum optimal menjelaskan situasi tersebut kepada publik.
Hal itu disampaikan Aulia saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemkab Kukar, Jumat (6/11/2026), di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.
Ia menilai, lemahnya penyampaian informasi membuat berbagai upaya dan capaian pemerintah tidak sepenuhnya diketahui masyarakat. Padahal, komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam membangun citra pemerintahan atau government branding.
“Government branding kita ini masih sangatlah lemah. Dan ini yang menurut hemat kami yang harus menjadi perhatian kita ke depannya. Bapak Ibu harus media friendly. Bapak Ibu hari ini bukan zamannya lagi untuk menghindari kawan-kawan wartawan,” tegasnya.
Karena itu, Aulia meminta seluruh pejabat, khususnya pimpinan OPD, lebih terbuka terhadap media. Setiap permintaan informasi dari wartawan harus direspons dengan baik, disertai penjelasan yang didukung data dan fakta di lapangan.
Ia juga mendorong OPD tidak hanya menyampaikan keberhasilan, tetapi turut menjelaskan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami proses pemerintahan secara lebih utuh.
“Masyarakat hari ini melihat kita bagaikan di sebuah akuarium. Bapak Ibu semua nampak, tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi hari ini. Kita mau berkelit bagaimanapun tidak bisa. Oleh karena itu, sekali lagi narasi ini harus baik, harus sesuai dengan fakta yang muncul di lapangan,” ujarnya.
Target minimal dua berita setiap minggu bagi masing-masing OPD pada 2027 menjadi salah satu upaya memperkuat penyebaran informasi tersebut. Melalui publikasi rutin, kegiatan, capaian, kebijakan, hingga pelayanan yang dijalankan setiap perangkat daerah diharapkan lebih mudah diketahui masyarakat.
Di luar persoalan komunikasi, Aulia juga meminta pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing. Mereka diminta langsung membangun koordinasi dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan tanpa hambatan.
Proses serah terima jabatan pejabat eselon II dan III juga diminta segera dituntaskan. Hal ini mengingat Pemkab Kukar tengah memasuki tahapan finalisasi program dan anggaran 2027.
Aulia menekankan agar setiap OPD menyusun perencanaan secara cermat dan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta arah pembangunan dalam RPJMD Kukar Idaman Terbaik.
Pemkab Kukar berharap penguatan kinerja yang dibarengi komunikasi terbuka dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Dengan begitu, capaian pembangunan tidak hanya terlihat dari pelaksanaan program, tetapi juga dapat dirasakan dan dipahami oleh publik.
