Mangkurawang dan Jongkang Masuk Radar Relokasi Warga Bantaran Sungai Tenggarong

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Dok: Media Meratus)

Media Meratus, Kutai Kartanegara – Penataan kawasan bantaran Sungai Tenggarong tidak hanya menyangkut pembenahan permukiman, tetapi juga menyangkut masa depan warga yang selama ini tinggal dan menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengkaji sejumlah opsi relokasi sebelum rencana penataan direalisasikan.

Dua kawasan yang kini masuk dalam pertimbangan pemerintah daerah adalah Mangkurawang dan Jongkang. Keduanya diproyeksikan menjadi alternatif tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak penataan bantaran sungai, terutama di sekitar Jalan Kartini dan Jalan Mayjend Panjaitan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penentuan lokasi maupun konsep hunian pengganti masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama karena menyangkut hak kepemilikan dan kepentingan masyarakat.

Baca Juga  Pemkab Kukar Dukung Penuh Optimalisasi Layanan Digital Pantau BPKB Etam di 20 Kecamatan

“Terkait lokasi relokasi, saat ini ada beberapa alternatif yang sudah disiapkan, di antaranya di kawasan Mangkurawang dan Jongkang,” ujarnya.

Menurut Aulia, bentuk hunian yang akan diberikan juga belum diputuskan. Pemerintah membuka kemungkinan penyediaan rumah tapak maupun rumah susun dengan mempertimbangkan kondisi serta kejelasan hak masing-masing warga.

“Bisa saja nanti rumah tapak atau rumah susun, tergantung bagaimana hak-hak masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan. Konsepnya juga kurang lebih seperti rumah yang ada sekarang, misalnya rumah tipe 36,” jelasnya.

Baca Juga  Sawit Kukar: Penggerak Ekonomi dan Pemberdayaan Petani

Namun, persoalan relokasi tidak berhenti pada penyediaan tempat tinggal. Pemkab Kukar juga harus memperhitungkan dampak pemindahan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, sebagian warga memiliki usaha maupun sumber penghasilan yang selama ini berkaitan langsung dengan lokasi tempat tinggal mereka.

Aulia menegaskan, penataan kawasan harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi. Jangan sampai kebijakan pembenahan lingkungan justru membuat masyarakat kehilangan hak maupun sumber penghidupan.

Karena itu, pemerintah masih perlu mematangkan berbagai aspek, termasuk skema pemindahan, bentuk kompensasi atau hunian pengganti, serta perlindungan terhadap kepentingan warga.

Baca Juga  Tingkatkan SDM dan Kualitas Layanan, Puskesmas Teluk Lingga Siapkan Langkah Strategis 2025

Ia pun meminta masyarakat tidak terlebih dahulu merasa khawatir terhadap rencana tersebut. Pemkab Kukar, kata dia, berupaya mencari jalan keluar agar penataan kawasan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat terdampak.

Di sisi lain, penataan bantaran Sungai Tenggarong juga berkaitan dengan upaya mengurangi risiko banjir. Kawasan sungai tersebut direncanakan mengalami normalisasi melalui pengerukan untuk memperbaiki kondisi aliran air.

Dengan demikian, penyiapan lokasi relokasi menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembenahan kawasan dilakukan. Pemerintah kini dihadapkan pada upaya menyeimbangkan kebutuhan penataan sungai dengan perlindungan terhadap masyarakat yang telah lama bermukim di sepanjang bantaran. (Adv)

Bagikan: