Pajak Sektor Tambang Kukar Berpotensi Tembus Rp800 Miliar pada 2027, Bupati Soroti Kebocoran Potensi Penerimaan

Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu Wilayah Kutai Kartanegara yang berlangsung di PKM, Kecamatan Tenggarong Seberang (Dok: Media Meratus)

Media Meratus, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menelusuri potensi penerimaan pajak daerah dari aktivitas pertambangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kesenjangan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) antara Kukar dan Kabupaten Kutai Timur.

Melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemkab Kukar melihat peluang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan yang menjalankan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Pembahasan itu dilakukan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu Wilayah Kutai Kartanegara yang berlangsung di PKM, Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan terdapat sejumlah jenis pajak yang perlu dicermati dari sektor pertambangan, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PBBKB, dan Pajak Air Permukaan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kukar berdiskusi dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGOPP) guna mengidentifikasi potensi penerimaan yang selama ini belum optimal.

Aulia menyoroti perbedaan penerimaan PBBKB antara Kukar dan Kutai Timur. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, penerimaan PBBKB Kutai Timur mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar hanya berkisar Rp500 miliar.

Baca Juga  Dispar Kukar Gelar Workshop Animasi, 25 Pemuda Antusias Ikuti Pelatihan Kreatif

Padahal, Kukar memiliki porsi penerimaan royalti batu bara yang lebih besar. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas produksi pertambangan di Kukar cukup tinggi dan seharusnya berbanding lurus dengan potensi penerimaan pajak daerah.

“Sebagai contoh, dari sektor PBBKB saja, penerimaan Kutai Timur mencapai Rp1 triliun, sementara Kutai Kartanegara hanya sekitar Rp500 miliar. Padahal, jika melihat data dasar penerimaan royalti batu bara, Kutai Kartanegara justru memperoleh bagian lebih besar dibandingkan daerah lainnya,” jelas Aulia.

Menurutnya, aktivitas produksi batu bara membutuhkan dukungan kendaraan operasional dan alat berat yang mengonsumsi bahan bakar dalam jumlah besar. Karena itu, Kukar semestinya memiliki peluang penerimaan PBBKB yang lebih tinggi.

Pemkab Kukar optimistis, apabila persoalan administrasi, pendataan, dan penempatan pembayaran pajak dapat dibenahi, penerimaan daerah dari sektor tersebut berpotensi meningkat hingga melampaui Rp800 miliar pada 2027.

Aulia menegaskan, proyeksi tersebut bukan sekadar perkiraan, melainkan didasarkan pada data dan kondisi aktivitas perusahaan di lapangan.

Selain mengoptimalkan pendapatan, pemeriksaan tim terpadu juga diarahkan untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Kukar melibatkan Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, kejaksaan, dan kepolisian.

Baca Juga  Pemkab Kukar Perkuat Kolaborasi BUMDes dan Swasta untuk Dongkrak Ekonomi Desa

Aulia menyebut, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pajak dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, pemerintah daerah tetap mengedepankan pemeriksaan berdasarkan ketentuan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Terkait sanksi, tentu ada ketentuan yang mengatur. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan pihak kejaksaan dan kepolisian. Sebab, pembayaran pajak merupakan kewajiban perusahaan. Kami tidak ingin mengada-ada dalam menerapkan aturan maupun menuntut kepatuhan perusahaan. Namun, kewajiban yang memang harus dilaksanakan perusahaan harus dipenuhi,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemkab Kukar juga akan mengkaji kemungkinan adanya kekurangan pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Termasuk menelusuri apakah terdapat kewajiban pajak yang belum masuk ke daerah sesuai lokasi aktivitas operasional perusahaan.

Aulia mengungkapkan, berdasarkan pengamatan awal, sejumlah perusahaan sebenarnya telah membayar pajak. Hanya saja, terdapat kemungkinan pembayaran tersebut tercatat di daerah lain karena mengikuti domisili perusahaan atau lokasi transaksi administrasi.

Persoalan ini salah satunya berkaitan dengan mekanisme pengenaan PBBKB. Pembayaran pajak dapat berkaitan dengan domisili kendaraan maupun lokasi kendaraan tersebut beroperasi.

Baca Juga  Dispar Kukar Buka Ruang bagi Komika Tenggarong Tampil di Ruang Publik

Sebagai contoh, perusahaan yang berkantor pusat di Samarinda atau Balikpapan dapat melakukan transaksi pembelian bahan bakar di wilayah tersebut. Akibatnya, faktur dan pencatatan pajaknya berpotensi masuk ke daerah tempat transaksi dilakukan, meskipun kendaraan dan alat berat perusahaan beroperasi di wilayah Kukar.

“Padahal, kendaraan dan alat berat tersebut secara operasional bekerja di wilayah Kutai Kartanegara. Karena itu, harapan kami pembayaran PBBKB-nya dapat masuk ke Kutai Kartanegara sesuai dengan aktivitas operasionalnya, bukan hanya mengikuti lokasi administrasi atau domisili kendaraan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah ingin memastikan pencatatan dan mekanisme pembayaran pajak dapat mencerminkan aktivitas ekonomi yang benar-benar berlangsung di wilayah Kukar.

“Sekali lagi, kendaraan menggunakan bahan bakar ketika beroperasi, bukan ketika dalam keadaan diam. Nah, hal inilah yang sedang kita cermati dan sesuaikan agar pembayaran pajaknya benar-benar mencerminkan aktivitas operasional kendaraan tersebut,” tutup Aulia.

Melalui pemeriksaan tim terpadu ini, Pemkab Kukar berharap potensi pajak dari aktivitas pertambangan dapat terdata lebih akurat. Dengan demikian, penerimaan daerah bisa lebih optimal dan manfaat dari aktivitas ekonomi di sektor pertambangan turut dirasakan masyarakat Kukar. (Adv)

Bagikan: