Media Meratus, Kutai Kartanegara – Kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini tidak hanya dipantau melalui catatan presensi digital. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar tengah mengembangkan generasi terbaru aplikasi Presensi ASN Terintegrasi dan Dinamis (PRAKTIS) agar atasan dapat mengevaluasi pegawai yang tercatat melakukan absensi, tetapi tidak menjalankan tugas di tempat kerja.
Pengembangan ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan kedisiplinan ASN. Sebab, catatan kehadiran melalui aplikasi belum tentu mencerminkan bahwa seorang pegawai benar-benar melaksanakan kewajibannya.
Kepala BKPSDM Kukar, Rendra Abadi, mengatakan pengembangan PRAKTIS generasi terbaru masih berlangsung. Salah satu pembaruan yang disiapkan adalah memberikan ruang bagi atasan untuk mengevaluasi ketidaksesuaian antara data absensi dengan keberadaan pegawai saat jam kerja.
“Sampai dengan hari ini masih kita melakukan pengembangan ya, jadi new generation. Bagi pegawai yang absen saja tapi tidak masuk kerja, itu bisa dievaluasi langsung oleh atasannya,” ujarnya Selasa (10/11/2026)
Selama ini, PRAKTIS digunakan sebagai sistem presensi digital ASN dengan memanfaatkan telepon genggam. Proses absensi dilengkapi teknologi pemindaian wajah atau face recognition untuk memastikan identitas pegawai yang melakukan pencatatan kehadiran.
Sistem tersebut juga menerapkan pembatasan lokasi presensi dengan radius maksimal 50 meter dari titik tempat kerja yang telah ditentukan. Dengan mekanisme ini, pegawai tidak dapat melakukan absensi dari sembarang lokasi.
Aplikasi PRAKTIS sendiri mulai diberlakukan secara penuh pada 1 Agustus 2026. Penerapannya menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar menyatukan sistem pencatatan kehadiran ASN agar lebih terintegrasi dan mudah dipantau.
Namun, BKPSDM menilai pengawasan kedisiplinan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Peran atasan langsung tetap diperlukan untuk memastikan pegawai yang tercatat hadir benar-benar berada di lingkungan kerja dan melaksanakan tugasnya.
Di sisi lain, pembinaan terhadap pegawai yang tidak masuk kerja juga tetap dilakukan. Rendra menyebut BKPSDM memberikan peringatan apabila ditemukan ASN yang tidak hadir selama dua hingga tiga hari.
Peringatan tersebut dimaksudkan agar atasan segera menindaklanjuti dengan memberikan teguran sekaligus meminta penjelasan mengenai alasan ketidakhadiran pegawai bersangkutan.
Menurutnya, penanganan yang dilakukan sejauh ini masih mengedepankan pendekatan pembinaan. Pegawai yang telah mendapatkan teguran umumnya kembali menjalankan aktivitas kerja seperti biasa.
Meski demikian, BKPSDM mengingatkan bahwa pelanggaran disiplin ASN tetap memiliki konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. Jenis hukuman dapat diberikan secara berjenjang, mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat, termasuk pemberhentian apabila memenuhi unsur pelanggaran.
“Terkait sanksi, ada sanksi ringan, sedang, bahkan hingga pemberhentian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Rendra memastikan hingga saat ini belum ada pemberhentian pegawai dalam penanganan kasus ketidakhadiran yang disampaikannya. Pemerintah masih mengutamakan teguran agar ASN menyadari kewajiban dan kembali meningkatkan kedisiplinan.
“Sejauh ini, kami masih memberikan teguran. Setelah ditegur, biasanya pegawai tersebut kembali masuk kerja secara normal. Untuk pemberhentian, sampai saat ini belum ada,” tutupnya.
Melalui pengembangan PRAKTIS, BKPSDM Kukar berharap pengawasan kehadiran ASN semakin efektif. Sistem tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan data absensi, tetapi juga menjadi instrumen pendukung bagi pimpinan dalam memastikan kedisiplinan dan tanggung jawab pegawai di lingkungan pemerintahan.
