Media Meratus, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mempercepat transformasi digital daerah dengan membangun ekosistem Smart City yang terintegrasi dari tingkat desa hingga pemerintahan kabupaten.

Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper), pemerintah daerah menempatkan konektivitas digital sebagai fondasi utama pelayanan publik modern.

Kepala Diskominfo Staper Kutim, Roni Bonar, menegaskan bahwa fokus awal pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan dan kualitas jaringan internet yang stabil.

“Langkah pertama yang harus kita selesaikan adalah jaringan, kalau koneksi sudah kuat dan merata, barulah sistem pelayanan digital bisa berjalan efektif,” jelas Roni.

Dalam kerangka Smart City, internet tidak lagi diposisikan sebagai fasilitas pendukung, melainkan sebagai kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Layanan administrasi, komunikasi publik, hingga transparansi informasi sangat bergantung pada konektivitas yang andal.

Untuk menjangkau wilayah yang selama ini masih terbatas aksesnya, Pemkab Kutim menggandeng sejumlah penyedia layanan telekomunikasi.

Kolaborasi ini diarahkan agar perluasan jaringan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa.

Kantor desa menjadi salah satu prioritas utama penguatan jaringan karena berfungsi sebagai pusat layanan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Digitalisasi di tingkat desa diharapkan mampu mempercepat pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola administrasi.

“Desa adalah garda terdepan pelayanan publik dan ketika desa sudah terkoneksi dengan baik, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Pemkab Kutim optimistis pembangunan Smart City dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Transformasi digital ini tidak hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan cara kerja dan pola pelayanan yang lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga.(ADV)