Media Meratus, Kutai Timur – Penggunaan teknologi dalam sistem evaluasi karyawan kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menilai pemanfaatan alat pemantau berbasis data perlu disikapi secara bijak agar tidak menimbulkan penilaian yang keliru terhadap kinerja dan produktivitas seseorang.
Di tengah tren digitalisasi penilaian kerja, muncul kekhawatiran bahwa data yang dihasilkan perangkat tertentu justru tidak mampu menggambarkan kondisi individu secara menyeluruh. Pendekatan yang terlalu kaku dinilai berisiko mengabaikan konteks sosial, budaya, dan aktivitas personal karyawan.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa data dari alat pemantau tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan. “Data yang dihasilkan alat seperti itu tidak selalu mencerminkan realitas secara utuh. Ada banyak aktivitas positif yang justru tidak bisa dibaca oleh sistem,” ujarnya.
Ia mencontohkan aktivitas ibadah seperti salat tahajud yang dilakukan pada malam hari. Kegiatan tersebut secara otomatis memang mengurangi jam tidur, namun tidak bisa serta-merta dianggap sebagai kekurangan istirahat yang berdampak negatif terhadap kinerja seseorang.
Menurut Ardiansyah, penyederhanaan indikator produktivitas hanya pada hitungan jam istirahat berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam penilaian karyawan. Setiap individu memiliki pola hidup dan aktivitas yang berbeda-beda.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perangkat pemantau jam tidur bukanlah alat studi medis. Oleh karena itu, data yang dihasilkan tidak dapat dijadikan dasar putusan yang bersifat mutlak atau berdampak langsung pada status pekerjaan seseorang.
Pemerintah daerah mendorong agar perusahaan lebih terbuka dalam menyempurnakan sistem evaluasi karyawan. Keterlibatan tenaga ahli dan masukan dari publik dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan tidak merugikan pihak tertentu.
Ardiansyah menilai, teknologi seharusnya menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan, bukan pengganti peran manusia sepenuhnya. Penilaian berbasis empati dan pemahaman kontekstual tetap dibutuhkan dalam manajemen sumber daya manusia.
Pendekatan yang terlalu bergantung pada sistem otomatis juga dikhawatirkan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam dunia kerja. Hal ini berpotensi menurunkan motivasi dan kepercayaan karyawan terhadap manajemen.
“Jam tidur yang terekam alat itu bukan ukuran medis, sehingga tidak bisa dijadikan putusan. Perusahaan perlu mendengar masukan publik dan tenaga ahli, karena teknologi tidak boleh menggantikan penilaian manusia secara penuh,” tegas Ardiansyah.
Ia berharap perusahaan dapat menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan kebijakan yang berpihak pada manusia. Evaluasi kinerja yang adil, menurutnya, harus mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya data kuantitatif.
Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, Ardiansyah optimistis pemanfaatan teknologi di dunia kerja dapat benar-benar meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi para pekerja.(ADV)
