Media Meratus, Kutai Kartanegara – Pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengalami perubahan pada 2027. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan program tersebut dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) kepada Dinas Sosial (Dinsos), termasuk anggaran sekitar Rp10 miliar.
Peralihan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi Permendagri Nomor 90 serta ketentuan kodefikasi dan nomenklatur dalam perencanaan anggaran daerah.
Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan perubahan perangkat daerah tersebut membuat 2026 menjadi tahun terakhir pihaknya menangani program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
“Jadi ini tahun terakhir Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melaksanakan jaminan bagi tenaga kerja rentan. Tahun depan ada di Dinas Sosial dan anggarannya pun sudah berpindah Rp10 miliar ke Dinas Sosial tahun depan,” pungkasnya.
Meski pengelolaannya berpindah, program yang menjadi bagian dari dedikasi Etam Sejahtera tersebut tetap diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada 48 ribu pekerja rentan. Pemkab Kukar menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat tersebut.
Dendy menjelaskan, pelaksanaan program sepanjang 2026 telah memasuki tahap pembayaran iuran untuk dua triwulan pertama. Pada triwulan pertama, pembayaran telah direalisasikan bagi sekitar 31 ribu pekerja, sedangkan triwulan kedua mencakup sekitar 21 ribu pekerja.
Perbedaan jumlah tersebut mengikuti hasil pemadanan data calon penerima pada masing-masing periode, sehingga tidak otomatis menunjukkan adanya penambahan penerima baru.
“Targetnya 48.000, cuma secara data yang bisa dibayarkan di TW1 itu kurang lebih 31.000, kemudian di TW kedua 21.000,” jelasnya.
Adapun kelompok yang menjadi sasaran program adalah pekerja dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), serta tidak memiliki pekerjaan tetap.
Penetapan penerima juga mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 4. Data calon penerima yang dihimpun Distransnaker terlebih dahulu dicocokkan dengan basis data Dinsos sebelum digunakan sebagai dasar pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
“Dari data potensi kita padankan di Dinas Sosial, kemudian dari Dinas Sosial nanti keluar data pemadanannya. Itulah yang menjadi dasar kita untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan,” terangnya.
Dengan berpindahnya pengelolaan program ke Dinsos, proses pendataan dan pemadanan calon penerima selanjutnya akan berada di bawah perangkat daerah tersebut. Sementara itu, alokasi anggaran sekitar Rp10 miliar juga telah disiapkan untuk mendukung keberlanjutan perlindungan pekerja rentan pada 2027.
Pemkab Kukar berharap perubahan pengelolaan ini tidak mengganggu keberlangsungan program, sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria tetap mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. (Adv)
