Media Meratus, Kutai Kartanegara – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami perubahan skala. Dari rencana awal yang disiapkan untuk menampung 1.500 orang, kapasitas sekolah tersebut kini dirancang meningkat menjadi 2.500 orang. Perubahan juga terjadi pada desain bangunan yang semula dua lantai menjadi empat lantai.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar tujuh hektare di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Menurutnya, seluruh persiapan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Kukar, baik dari sisi fisik maupun administrasi, telah dipenuhi. Tahapan selanjutnya tinggal menunggu realisasi pembangunan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
“Untuk Sekolah Rakyat, insyaallah kami sudah siap, baik dari sisi fisik maupun administrasi. Lokasinya berada di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, dengan luas sekitar tujuh hektare,” ujar Sunggono, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, perubahan kapasitas dan desain bangunan tersebut diketahui berdasarkan informasi terakhir yang diterima pemerintah daerah. Dengan kapasitas yang lebih besar, Sekolah Rakyat di Kukar nantinya diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu.
Satuan pendidikan ini dirancang untuk melayani peserta didik mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan 2.
Sunggono menegaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan sesuai kewenangannya. Sementara penentuan kapasitas, desain, hingga teknis penyelenggaraan program menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kemensos.
“Di antara kabupaten/kota lainnya, selain Samarinda, Kukar termasuk daerah yang sudah siap untuk dibangunkan Sekolah Rakyat. Seluruh anggaran pembangunannya berasal dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Sebelum pembangunan fasilitas di Muara Badak terealisasi, Pemkab Kukar sebenarnya telah mengusulkan 26 anak untuk mendapatkan kesempatan belajar di Sekolah Rakyat Palaran. Namun, keberangkatan mereka belum dapat dilakukan karena masih terdapat kendala ketersediaan air bersih di sekolah tersebut, terutama saat musim kemarau.
Di luar persiapan sektor pendidikan, Pemkab Kukar juga melanjutkan perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan melalui program bantuan permakanan. Program ini menyasar tiga kelompok penerima, yakni lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan anak terlantar.
Sunggono menyebutkan, terdapat sekitar 600 orang yang saat ini tercatat sebagai penerima manfaat. Masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu yang disalurkan secara berkala setiap dua hingga tiga bulan.
Untuk penyaluran triwulan IV, pemerintah daerah merencanakannya setelah 10 November. Sebelum penyaluran dilakukan, data penerima terlebih dahulu dievaluasi dan divalidasi setiap tiga bulan.
Proses tersebut bertujuan menjaga ketepatan sasaran bantuan. Sebab, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Termasuk apabila penerima meninggal dunia atau mengalami peningkatan kesejahteraan.
Bantuan permakanan sendiri diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Apabila hasil evaluasi menunjukkan penerima mengalami peningkatan kondisi ekonomi dan berpindah ke kelompok desil yang lebih tinggi, bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.
“Kami melakukan pengecekan dan validasi terhadap data penerima. Apabila diketahui ada penerima yang desilnya sudah meningkat dan kehidupannya sudah lebih layak, maka bantuannya akan dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan,” tutup Sunggono. (Adv)
