Media Meratus, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat dukungan terhadap sektor perikanan melalui program Nelayan Tangguh. Di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar memprioritaskan bantuan sarana penangkapan ikan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat nelayan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan bantuan yang disiapkan meliputi perahu, mesin kapal, hingga alat tangkap. Program tersebut saat ini tengah dalam proses pelaksanaan.
Menurutnya, dukungan sarana menjadi prioritas agar nelayan dapat meningkatkan aktivitas dan produktivitas penangkapan ikan. Sementara pengembangan prasarana tetap didorong melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Pada tahun ini karena adanya efisiensi anggaran, kami lebih berfokus pada penyediaan sarana yang langsung menyentuh kebutuhan nelayan. Sementara itu, dukungan terhadap prasarana juga tetap kami lanjutkan dan dorong, terutama melalui anggaran yang bersumber dari APBN,” ujarnya. Senin (9/11/2026)
Salah satu upaya penguatan prasarana dilakukan melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Muslik menyebut, terdapat sembilan titik di Kukar yang masuk dalam pengembangan program tersebut tahun ini.
Keberadaan kawasan tersebut diharapkan dapat menunjang pengembangan sektor perikanan sekaligus memperkuat pelaksanaan program Nelayan Tangguh. Ke depan, DKP Kukar juga akan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pendampingan, serta pemberdayaan kelompok nelayan.
Meski anggaran khusus untuk penyuluhan dan pendampingan dibatasi, kegiatan tersebut tetap berjalan melalui tenaga penyuluh perikanan yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi DKP.
Selain mengandalkan anggaran pemerintah, pihaknya juga membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Sejumlah perusahaan, seperti Pertamina Hulu Mahakam dan MHU, turut didorong mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir, termasuk peningkatan kapasitas SDM nelayan.
Selain bantuan sarana penangkapan ikan, persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga menjadi perhatian DKP Kukar. Muslik menilai, ketersediaan armada dan alat tangkap tidak akan optimal apabila nelayan kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut.
Karena itu, DKP terus mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sekaligus memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.
Salah satu pembangunan SPBN yang tengah berproses berada di Handil Terusan. Fasilitas tersebut dibangun oleh PT MGRM dan saat ini masih dalam tahapan proses.
Sembari menunggu pembangunan SPBN terealisasi, DKP Kukar memfasilitasi nelayan agar dapat mengakses BBM bersubsidi melalui sejumlah SPBU yang telah melayani kebutuhan mereka.
Saat ini, layanan tersebut tersedia di wilayah Kuala Samboja, Anggana, serta SPBU Makarti yang melayani nelayan dari wilayah Muara Badak dan Marangkayu.
Namun, penyalurannya masih menghadapi keterbatasan kuota. Selain itu, nelayan harus memenuhi persyaratan administrasi, salah satunya memiliki Pas Kecil atau surat ukur kapal.
“Kami terus mendorong koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah provinsi serta KSOP untuk meningkatkan dan memperbanyak penerbitan Pas Kecil bagi nelayan,” jelasnya.
Muslik menyebut, alokasi BBM bersubsidi di setiap titik penyaluran berbeda-beda. Bahkan, terdapat sejumlah lokasi yang memperoleh kuota lebih dari 50 kiloliter.
Di sisi lain, DKP Kukar juga memperjuangkan pembangunan SPBN di sejumlah titik pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, terutama kawasan yang diproyeksikan menjadi pusat aktivitas atau hub nelayan.
Upaya tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga. Bahkan, peninjauan langsung terhadap sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan SPBN telah dilakukan.
Dua lokasi yang masuk dalam rencana pengembangan tersebut yakni Kuala Samboja dan Semayang.
Muslik berharap, penambahan fasilitas SPBN serta peningkatan kuota BBM bersubsidi dapat menjawab kebutuhan nelayan. Dengan demikian, dukungan terhadap armada dan alat tangkap yang diberikan pemerintah dapat berjalan beriringan dengan ketersediaan bahan bakar untuk menunjang aktivitas melaut. (Adv)





