Media Meratus, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perhubungan mulai merancang peta jalan pengembangan transportasi publik lintas kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus mengaktifkan kembali jalur darat yang selama ini kurang optimal.
Perencanaan tersebut difokuskan pada penguatan konektivitas antarwilayah dengan menghubungkan kembali terminal-terminal yang ada di kecamatan. Skema ini diharapkan mampu menghadirkan layanan angkutan umum yang lebih teratur dan terjangkau bagi masyarakat.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kutai Timur, Abdul Muis, mengatakan bahwa penyusunan road map ini menjadi dasar penting dalam penataan transportasi publik ke depan.
“Kami ingin menghidupkan kembali jalur angkutan antar kecamatan agar mobilitas masyarakat tidak hanya bergantung pada kendaraan pribadi,” ujarnya.
Dalam perencanaan awal, Dishub Kutim menyiapkan rute strategis seperti Sangatta–Kongbeng dan Sangatta–Muara Bengkal. Jalur ini dinilai memiliki potensi besar karena menghubungkan pusat aktivitas ekonomi dan permukiman warga.
Selain itu, Dishub Kutim juga merancang konektivitas yang lebih panjang, yakni rute Muara Bengkal–Samarinda. Rute ini diproyeksikan menjadi jalur penting bagi masyarakat yang membutuhkan akses langsung ke ibu kota provinsi.
Pengembangan jalur tersebut tidak hanya berorientasi pada penumpang, tetapi juga diharapkan dapat mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi antarwilayah. Dengan transportasi publik yang berjalan, pergerakan orang dan barang menjadi lebih efisien.
Dishub Kutim menilai keberadaan terminal yang aktif menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Oleh karena itu, terminal-terminal kecamatan yang selama ini sepi akan kembali difungsikan sebagai simpul transportasi darat.
Dalam tahap awal, penyusunan road map masih berfokus pada pemetaan kebutuhan, kondisi infrastruktur, serta potensi jumlah pengguna. Data ini akan menjadi dasar penentuan rute, armada, dan pola operasional angkutan umum.
Pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dan operator angkutan untuk mendukung realisasi transportasi publik lintas kecamatan. Skema kolaborasi dinilai penting agar layanan dapat berjalan berkelanjutan.
Selain aspek teknis, Dishub Kutim juga mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama. Standar pelayanan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Kami ingin transportasi publik ini benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Bukan sekadar ada rutenya, tapi juga nyaman, aman, dan tepat waktu,” kata Abdul Muis.
Dengan adanya road map transportasi publik ini, Dishub Kutim berharap jalur-jalur darat antar kecamatan yang sempat mati suri dapat kembali hidup. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di Kutai Timur.(ADV)
