Media Meratus, Kutai Kartanegara – Keberlanjutan mata pencaharian masyarakat menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rencana penataan kawasan Jalan Kartini dan Jalan Mayjend Panjaitan, Tenggarong. Pemerintah ingin pembenahan kawasan tersebut tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih tertata, tetapi juga tetap memberi ruang bagi warga untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
Hal itu menjadi perhatian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar dalam mematangkan rencana penataan yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 219 unit bangunan yang masuk dalam kawasan rencana penataan.
Kepala Disperkim Kukar, M. Aidil, mengatakan bangunan yang terdata memiliki fungsi beragam. Selain sebagai tempat tinggal, sebagian bangunan digunakan masyarakat untuk menjalankan usaha, mulai dari toko sembako, usaha kuliner, salon hingga bengkel.
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu melakukan pendataan lebih lanjut agar penataan maupun rencana relokasi tidak berdampak pada hilangnya sumber penghasilan masyarakat.
“Jangan sampai kita merelokasi mereka, tetapi kehidupan ekonominya tidak berjalan. Mereka juga harus tetap bisa mencari penghidupan,” tegas Aidil
Karena itu, penyediaan ruang usaha bagi pelaku UMKM turut masuk dalam pembahasan. Disperkim akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kukar untuk merumuskan konsep penempatan usaha yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi warga setelah kawasan ditata.
Dari sisi infrastruktur, rancangan yang tertuang dalam Detail Engineering Design (DED) mencakup pembangunan pedestrian dan turap. Infrastruktur tersebut direncanakan terkoneksi dengan turap yang sebelumnya telah dibangun Dinas Pekerjaan Umum (PU), kemudian berlanjut hingga kawasan Jembatan Mangkurawang atau Jembatan Besi.
Aidil menjelaskan, estimasi kebutuhan Rp80 miliar merupakan anggaran penataan kawasan berdasarkan DED. Nilai tersebut belum mencakup kebutuhan pembangunan hunian pengganti, pengadaan lahan maupun kompensasi bagi masyarakat yang terdampak.
Untuk komponen tersebut, pemerintah masih harus melakukan perhitungan tersendiri melalui proses penilaian atau appraisal bersama instansi terkait, termasuk Dinas Pertanahan.
Sementara itu, persiapan administrasi dan teknis proyek masih berjalan. Disperkim juga melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) serta pemerintah provinsi karena terdapat kewenangan lintas instansi dalam pengelolaan kawasan sungai dan penanganan permukiman kumuh.
“Data sementara yang sudah kami himpun ada 219 unit. Sekarang beberapa dokumen masih kami lengkapi karena ada kewenangan instansi lain yang juga harus dikoordinasikan, termasuk BWS dan pemerintah provinsi,” jelasnya.
Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, pihaknya berharap sosialisasi kepada masyarakat di kawasan Jalan Kartini dan Panjaitan dapat dilaksanakan tahun ini.
Terkait pemindahan warga, kawasan Jongkang menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk pengembangan permukiman baru. Ketersediaan lahan di wilayah tersebut dinilai berpotensi mendukung pembangunan hunian pengganti. Konsep pengembangannya masih akan dimatangkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.
Untuk model hunian, perencanaan sementara lebih mengarah pada rumah tapak dibandingkan rumah susun. Pilihan tersebut mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang selama ini tinggal di rumah dengan konsep tapak.
“Untuk rumahnya, kami masih mengembangkan perencanaannya. Saat ini arahnya rumah tapak karena masyarakat mungkin lebih terbiasa dengan model hunian seperti itu,” pungkas Aidil.
Melalui perencanaan tersebut, Pemkab Kukar berupaya mengintegrasikan pembenahan infrastruktur, penataan permukiman dan keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penataan kawasan Kartini-Panjaitan diharapkan tidak sekadar mengubah wajah kawasan, tetapi juga memperhatikan kehidupan warga yang selama ini tumbuh di dalamnya. (Adv)





