Sekda Kukar Dorong ASN Pahami Regulasi Baru Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Republik Indonesia, di Pendopo Odah Etam, Tenggarong (Dok: Media Meratus)

Media Meratus, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami secara menyeluruh regulasi terbaru penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat sekaligus menghindari kesalahpahaman terkait aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, saat membuka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Republik Indonesia, di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang digelar Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut menyasar ASN serta sejumlah elemen organisasi dan pemangku kepentingan.

Baca Juga  Dalam Rangka Pengendalian Inflasi, Pemkab Kukar Laksanakan Rapat Koordinasi

Sunggono menjelaskan, sosialisasi ini berangkat dari masih adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai substansi dan esensi undang-undang tersebut. Karena itu, ASN dinilai menjadi salah satu kelompok strategis untuk membantu menyebarluaskan pemahaman yang tepat.

“Jumlah ASN di Kutai Kartanegara ini kan sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah. Harapannya, melalui pemahaman yang utuh dari teman-teman ASN, nantinya mereka dapat memberikan gambaran serta penjelasan yang lebih sederhana kepada masyarakat mengenai substansi dan esensi sebenarnya dari undang-undang tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat sejumlah poin penting dalam regulasi tersebut yang perlu dipahami. Salah satunya berkaitan dengan penguatan kelembagaan, menyusul penataan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan haji dan umrah yang kini berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah.

Baca Juga  Operasi Pasar Gas 3 Kg di Loa Ipuh Diapresiasi Warga

Pembentukan kementerian tersendiri itu merupakan bagian dari upaya pembaruan tata kelola agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat berjalan lebih profesional, terfokus, serta memiliki pertanggungjawaban yang lebih baik.

Selain itu, regulasi tersebut juga memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi haji dan umrah. Menurut Sunggono, penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kepada jamaah, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Keterlibatan perbankan syariah, pelaku usaha lokal, penyedia logistik hingga UMKM daerah diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi yang terbentuk dari penyelenggaraan haji dan umrah.

Baca Juga  Desa Lebak Cilong Tekan Angka Stunting Hingga 80 Persen Lewat Intervensi Gizi

Poin lainnya menyangkut pengaturan masa tunggu atau waiting list serta tata kelola keberangkatan jamaah. Dengan masa tunggu yang telah mencapai belasan tahun, pemahaman terhadap ketentuan dan mekanisme keberangkatan menjadi penting, baik bagi calon jamaah maupun petugas penyelenggara.

Sunggono berharap, forum sosialisasi tersebut juga dimanfaatkan ASN yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Di sisi lain, ia menyampaikan harapan agar seluruh ASN Kukar, khususnya yang beragama Islam, diberikan kemudahan rezeki dan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.

“Motivasinya, mudah-mudahan teman-teman ASN khususnya yang beragama Islam semuanya bisa mendapatkan kesempatan serta kemudahan rezeki untuk menunaikan ibadah haji,” tutupnya. (Adv)

Bagikan: