KUKAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memberikan perhatian serius pada sektor pendidikan, termasuk pendidikan nonformal melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Bupati Kukar, Edi Damansyah, menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang selama ini berjalan, agar SKB benar-benar mampu menjangkau masyarakat yang belum menyentuh pendidikan formal.
Menurut Edi, selama ini sistem pelayanan SKB cenderung pasif karena hanya menunggu pendaftaran tanpa upaya aktif mengajak, masyarakat padahal peran SKB sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga. “SKB harus berbasis data agar lebih tepat sasaran. Perlu upaya nyata untuk menjangkau mereka yang membutuhkan kesetaraan pendidikan dan kecakapan hidup,” tegas Edi, Selasa (15/4/2025).
Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam mendata warganya, khususnya mereka yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari data ini bisa diketahui siapa saja yang putus sekolah dan layak mendapatkan kesempatan belajar di SKB.
Lebih jauh lagi, Edi juga mendorong agar SKB memiliki program lanjutan setelah kesetaraan pendidikan selesai. Ia mencontohkan Kecamatan Loa Kulu yang bisa mengembangkan pelatihan mekanik atau operator alat berat, sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah setempat.
Langkah evaluasi SKB ini sejalan dengan proses finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar tahun 2025. Oleh karena itu, Bupati mendorong setiap desa untuk menyusun data secara lengkap dan menyampaikannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat nyata.
“Ekosistem pendidikan harus dibangun secara terpadu. Dengan adanya data yang akurat, SKB dapat memberikan nilai tambah yang nyata,” tambahnya.
Dalam berbagai kunjungannya ke wilayah Kukar, Edi menemukan bahwa akar dari banyak persoalan sosial adalah pendidikan yang belum merata. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa SKB harus menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.
“Jangan sampai ada anak-anak Kukar yang tidak mendapatkan akses pendidikan hanya karena kurangnya informasi atau dukungan. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya. Ia pun mengajak media untuk turut mengawal agenda perbaikan ini secara kritis dan konstruktif. (adv)
