KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah memprioritaskan pembahasan strategis terkait 15 desa yang tercakup dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Otorita IKN, Kementerian Dalam Negeri, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Asisten III Administrasi Umum Kukar, Dafip Haryanto, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemkab.
“Kami tidak hanya mempertahankan batas administratif, tetapi juga mencari solusi regulasi yang adil bagi desa-desa terdampak,” ujarnya pada Selasa (17/5/2025).
Beberapa upaya konkret telah dilakukan, termasuk mengajukan permohonan diskresi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mempertahankan desa-desa kecil seperti Kelurahan Jawa dan Teluk Dalam, yang masing-masing hanya terdampak seluas 16 dan 32 hektare.
“Identitas lokal harus tetap terjaga. Contohnya Desa Batuah bisa tetap dipertahankan namanya sebagai ‘Batuah Timur’ meski sebagian wilayahnya masuk IKN,” tegas Dafip.
Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat terdampak sambil memastikan pembangunan nasional berjalan beriringan dengan pelestarian nilai-nilai lokal. (Adv)
