Media Meratus, Kutai Kartanegara – Penanganan warga terdampak kebakaran di Jalan A.M. Alimuddin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, memasuki tahap pemulihan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memetakan kebutuhan warga, baik untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun memulihkan kondisi psikologis mereka.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan pemerintah tidak ingin proses recovery hanya berorientasi pada bantuan material. Kebutuhan dasar warga hingga kondisi psikologis korban juga harus mendapat perhatian.

Hal itu disampaikan Aulia saat meninjau posko bantuan, dapur umum, sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak kebakaran, Kamis (8/10/2026).

Menurut Aulia, respons masyarakat dan relawan dalam membantu korban sejak kejadian hingga masa pemulihan patut diapresiasi. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.

“Beberapa korban menyampaikan terkait dengan proses recovery yang harus dilakukan dan menyampaikan beberapa kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok. warga masyarakat hari ini dan kita berupaya bantuan-bantuan yang diberikan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat kita,” ujarnya.

Salah satu kebutuhan yang disampaikan warga adalah peralatan memasak. Bantuan tersebut kemudian dikoordinasikan bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui pemerintah kecamatan.

“Alhamdulillah hari ini Basnas menurunkan bantuan untuk perlengkapan untuk masak kalau seandainya bahan masakannya banyak dan perlengkapan masaknya tidak ada ya bahan makanan tidak bisa terolah,” katanya.

Di tengah proses pemulihan, keberadaan dapur umum juga dinilai penting. BPBD bersama personel Damkar dan relawan masih menyediakan kebutuhan makanan bagi warga terdampak serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pascakebakaran.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan hari ini tadi kita lihat di belakang Ibu-Ibu para relawan yang selama ini aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan membantu dapur umum yang dibangun oleh BPBD dan teman-teman Damkar itu menyiapkan makanan atau permakanan untuk para relawan, korban, dan seluruh yang terlibat di proses recovery pasca kebakaran,” ucapnya.

Aulia menegaskan, pemulihan warga harus dilihat secara menyeluruh. Sebanyak 75 kepala keluarga yang terdampak tidak hanya membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga perlu dipantau kondisi mentalnya.

“Ya, tadi kami juga menyampaikan kepada Lurah untuk selain kita merecovery dari perspektif fisik, kita juga harus melihat perspektif fisikis warga masyarakat kita. Dari 75 kepala keluarga yang terdampak, harus kita pastikan bahwa semuanya bisa terkelola dengan baik,” jelasnya.

Pemerintah, lanjut Aulia, tidak dapat bekerja sendiri dalam memantau kondisi warga. Komunitas dan masyarakat sekitar juga diharapkan ikut berperan dalam memastikan korban tidak menghadapi dampak psikologis pascakejadian seorang diri.

“Ini tentunya merupakan pekerjaan besar, tidak hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah semata, Kita akan tetapi melalui komunitas-komunitas kita untuk saling memonitor satu dengan yang lain,” tuturnya.

“Kita khawatir pasca kebakaran ini meninggalkan luka yang cukup dalam sehingga menimbulkan stres dan lain sebagainya bagi warga masyarakat kita maka kita pun harus hadir untuk membantu warga masyarakat kita menyelesaikan permasalahan yang bersifat fisikis,” sambung Aulia.

Untuk jangka pendek, pemerintah akan memastikan korban dapat kembali menjalankan aktivitas dasar. Anak-anak yang terdampak akan diperhatikan kebutuhan sekolahnya, sedangkan warga yang bekerja akan dibantu memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pekerjaan.

“Jangka pendek adalah kita memastikan bahwa proses aktivitas sehari-hari warga masyarakat kita itu tidak terjauh. Bagi yang bersekolah, itu perlengkapan sekolahnya terpenuhi,” katanya.

“Bagi yang bekerja, itu perlengkapan kebutuhan pekerjaannya. Permakanannya terpenuhi, sehingga kegiatan sehari-harinya itu tidak tergantung,” lanjutnya.

Sementara itu, proses recovery jangka menengah dan panjang akan diarahkan pada penataan kawasan. Pemkab Kukar ingin kondisi lingkungan di sekitar lokasi lebih siap menghadapi kemungkinan kejadian serupa.

Salah satu persoalan yang menjadi evaluasi adalah akses kendaraan pemadam kebakaran.

Aulia mengatakan, keterbatasan akses jalan membuat kendaraan pemadam kesulitan menjangkau titik kebakaran. Kondisi tersebut dinilai turut memperlambat proses penanganan.

“Jangka menengah dan jangka panjang kita berusaha untuk merecovery sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Termasuk kita berusaha untuk menata daerah ini sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari terjadi, kita sudah bisa melakukan penanganan sebagaimana mesti,” ujarnya.

“Kalau kayak kemarin karena misalnya jalanan tidak ada, mobil pemadam kebakaran agak susah untuk masuk ke dalam dan lain sebagainya sehingga proses penanganan itu tidak bisa berjalan dengan optimal,” sambung Aulia.

Evaluasi tersebut menjadi penting karena waktu penanganan kebakaran di lokasi berbeda jauh dengan kondisi normal. Berdasarkan laporan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kukar, pemadaman dalam kondisi umum biasanya dapat dilakukan kurang dari 30 menit.

Namun, kebakaran di Jalan A.M. Alimuddin membutuhkan waktu sekitar dua jam hingga api berhasil ditangani.

“Tadi juga kami disampaikan oleh Kepala Damkar, mereka biasanya pada umumnya bisa memadamkan api kurang dari 30 menit. Nah kemarin itu sampai 2 jam itu pemadaman baru bisa dilakukan atau diselesaikan,” pungkasnya. (Adv)