Media Meratus, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melantik 11 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (23/10/2026).
Dalam sambutannya, Aulia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab pada jabatan masing-masing.
Ia menilai, rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Selain sebagai bagian dari kebutuhan organisasi, rotasi juga menjadi kesempatan bagi pejabat untuk menghadirkan gagasan dan semangat baru dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurutnya, sejumlah pejabat bahkan telah menduduki jabatan yang sama selama lebih dari lima tahun. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan kejenuhan dan membuat seseorang terlalu nyaman dengan pola kerja yang selama ini dijalankan.
“Proses rotasi itu merupakan suatu keniscayaan dalam sebuah organisasi. Bahkan, di antara Bapak-Ibu sudah ada yang menduduki jabatan melebihi waktu yang seharusnya,” ujarnya.
Aulia menjelaskan, masa jabatan yang terlalu lama pada posisi yang sama dapat memengaruhi munculnya pemikiran dan inovasi baru. Karena itu, pergantian jabatan diharapkan mampu memberikan suasana baru sekaligus mendorong peningkatan kinerja aparatur.
Ia pun berharap para pejabat tidak membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan tugas dan lingkungan kerja yang baru.
Terlebih, menurut Aulia, sebagian pejabat yang dilantik masih menangani bidang tugas yang tidak jauh berbeda dari jabatan sebelumnya. Dengan demikian, proses adaptasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.
“Kami berharap di jabatan yang baru tidak terlalu lama proses adaptasi Bapak-Ibu lakukan. Apalagi melihat rotasi yang ada ini, ruang lingkup tugas Bapak-Ibu sekalian tidak terlalu banyak berubah,” katanya.
Aulia menegaskan, para pejabat harus melaksanakan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Ia berharap perubahan posisi tersebut dapat mendorong pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih optimal sesuai kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
