Media Meratus, Kutai Kartanegara – Luasnya wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga harga dan pasokan kebutuhan pokok. Namun, upaya tersebut berbuah penghargaan di tingkat nasional.
Kukar meraih TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Penghargaan itu diumumkan di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026), bertepatan dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026.
Kukar menjadi satu dari lima kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan pada kategori tersebut. Empat daerah lainnya yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Sumba Barat.
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan kebutuhan masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat yang ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kukar,” kata Rendi, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, penghargaan dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti sebagai capaian administratif. Pemerintah daerah tetap memiliki pekerjaan untuk memastikan dampak pengendalian inflasi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pak Aulia dan saya memiliki komitmen yang sama. Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Rendi menyebut kondisi geografis Kukar yang luas membuat persoalan stabilitas harga memiliki tantangan berbeda di setiap wilayah.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak bisa hanya melihat kondisi di pusat pemerintahan. Produksi, ketersediaan pasokan hingga kelancaran distribusi ke tingkat kecamatan harus menjadi perhatian.
“Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” kata Rendi.
Ia menegaskan capaian tersebut justru menjadi pemacu bagi Pemkab Kukar untuk memperkuat berbagai program pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” ujarnya.
TPID Award merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk bersama Bank Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya. (Adv)
