Media Meratus, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak apabila pemerintah pusat melakukan perubahan skema subsidi energi, terutama pada bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, kebijakan subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga agar perubahan kebijakan tersebut tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap perekonomian masyarakat.
Menurut Aulia, salah satu hal yang menjadi perhatian Pemkab Kukar adalah potensi kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok akibat perubahan subsidi.
“Kalau kita di daerah itu menjaga, masih menjaga proses ikutan dari proses pemangkasan. Salah satunya adalah kita berusaha menjaga biar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah-tengah masyarakat,” kata Aulia, Kamis (1/10/2026).
Ia menambahkan, kemampuan daya beli masyarakat juga menjadi bagian yang perlu dijaga. Pemerintah daerah akan berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kemungkinan perubahan kebijakan energi.
Selain itu, Pemkab Kukar juga berupaya menjaga tingkat pendapatan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah dampak lanjutan berupa meningkatnya angka kemiskinan.
“Dan yang paling penting adalah kami menjaga bagaimana pendapatan dari masyarakat itu sendiri sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat itu tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Aulia berharap setiap perubahan kebijakan subsidi tetap mempertimbangkan keseimbangan dalam pengalokasian anggaran. Menurutnya, apabila terdapat pengurangan anggaran subsidi pada satu sektor, perlu ada kejelasan mengenai arah pengalihan anggaran tersebut.
“Artinya kita berharap kalau kebijakan pusat ini kan pasti ada check and balances ya, artinya ketika di sini dikurangi nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi,” jelasnya.
Ia berharap anggaran yang dialihkan nantinya dapat diarahkan ke sektor-sektor produktif sehingga tetap memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Dan kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
