Media Meratus, Kutai Timur – Perubahan arah pembangunan ekonomi mulai ditegaskan di Kabupaten Kutai Timur melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. Regulasi tersebut disiapkan sebagai fondasi untuk membangun struktur ekonomi yang lebih kuat hingga tahun 2045.
Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan kekayaan sumber daya alam tidak berhenti pada tahap produksi bahan mentah. Pemerintah daerah ingin mendorong proses pengolahan di dalam wilayah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menegaskan bahwa penyusunan raperda merupakan langkah strategis jangka panjang.
“Yang sedang kita bangun ini bukan proyek jangka pendek atau sekadar daftar sektor industri. Ini arah besar pembangunan ekonomi Kutim, bagaimana sumber daya yang selama ini keluar sebagai bahan mentah bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi, membuka lapangan kerja, dan menciptakan rantai ekonomi baru di daerah,” ungkapnya.
Dalam proses pembahasan, pemerintah daerah menempatkan penentuan sektor prioritas sebagai elemen paling penting. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membuat pembangunan industri berjalan lebih terarah dan tidak terfragmentasi.
Sejumlah sektor yang diproyeksikan menjadi penggerak utama meliputi industri berbasis agro, industri pangan, industri aneka, industri bahan galian bukan logam, serta industri kimia dasar yang memanfaatkan potensi migas dan batubara.
Forum sosialisasi yang digelar di Hotel Jamrud, kawasan Sangatta Selatan, mempertemukan berbagai pihak untuk memahami arah kebijakan tersebut. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari masyarakat dan pelaku usaha.
Jimmi menilai momentum ini menjadi titik balik penting bagi Kutim.
“Kita harus berani keluar dari ketergantungan lama. Industrialisasi berbasis hilirisasi adalah cara agar ekonomi daerah tidak rapuh ketika harga komoditas turun. Dengan pengolahan di dalam daerah, nilai tambah tinggal di sini, peluang usaha tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya panjang.
Menurutnya, perubahan paradigma pembangunan tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga pendidikan, ketenagakerjaan, hingga investasi. Karena itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi perhatian utama.
Dalam sesi dialog, sejumlah peserta menyoroti peluang pengembangan industri turunan, termasuk sektor kimia berbasis metanol. Potensi tersebut dinilai realistis karena bertumpu pada sumber daya yang sudah tersedia di daerah.
Setelah mendapatkan penjelasan lebih rinci, dukungan terhadap raperda semakin menguat.
“Begitu masyarakat memahami bahwa ini adalah peta masa depan, responsnya berubah. Mereka melihat peluang, mulai memikirkan peningkatan keterampilan, menyiapkan usaha, bahkan membuka kemungkinan investasi. Artinya, arah kebijakan ini diterima sebagai kebutuhan bersama,” kata Jimmi.
Pemerintah daerah menilai regulasi ini penting untuk memberi kepastian arah bagi investor. Dengan fokus yang jelas, peluang masuknya investasi di sektor pengolahan dinilai akan semakin besar.
Selain itu, keberadaan perda juga diharapkan menjadi acuan koordinasi dengan pemerintah pusat agar program pembangunan industri di Kutim selaras dengan kebijakan nasional.
Tahapan selanjutnya, raperda akan masuk proses pengesahan serta konsultasi di tingkat provinsi sebelum diberlakukan. Jimmi berharap proses tersebut tidak memakan waktu lama sehingga implementasi kebijakan dapat segera berjalan.
Ia menegaskan bahwa percepatan industrialisasi menjadi kunci agar Kutim tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi daerah. Menurutnya, langkah berani mengubah pola pembangunan hari ini akan menentukan kekuatan ekonomi Kutim di masa mendatang.
