Media Meratus, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menemukan ribuan warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem berdasarkan data desil satu. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.
Aulia mengaku terkejut saat menerima paparan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terkait masih adanya sekitar 13 ribu warga Kukar yang tercatat dalam kategori desil satu pada basis data pemerintah.
“Kami kemarin kaget pada saat Musrenbang disampaikan bahwa di Kukar masih ada 13 ribu orang yang berada di desil satu di database kami. Kami kira sudah tidak ada lagi orang dengan kemiskinan ekstrem. Ini makanya kita melakukan program RT Ku Terbaik untuk mengetahui di mana kemiskinan ini terjadi,” ujar Aulia.
Menurutnya, kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat Kukar merupakan daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar serta didukung banyak perusahaan. Karena itu, Pemkab Kukar berkomitmen melakukan intervensi agar warga yang masih berada dalam kategori miskin ekstrem dapat segera terbantu.
“Kami yakin dan percaya, dan kami berkomitmen kalau seandainya masih ada yang miskin ekstrem di Kukar, itu harus kita bantu dan harus kita intervensi,” katanya.
Aulia menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki sejumlah program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut di antaranya RT Ku Terbaik, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), hingga berbagai program yang dijalankan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita punya banyak perusahaan, kita punya program RT Ku Terbaik, kita punya program ADD, kita punya program BKKD, dan program di masing-masing organisasi perangkat daerah. Malu rasanya kalau seandainya di Kukar masih ada 13 ribu orang yang berada di desil 1,” ucapnya.
Selain itu, Aulia juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar pemerintah kabupaten dapat lebih mudah mengakses data masyarakat berdasarkan kategori desil. Ia menilai keterbatasan akses data selama ini menjadi hambatan dalam menentukan sasaran bantuan secara tepat.
“Harapan kita juga pada kesempatan ini kepada wakil gubernur, kami mohon izin, kemampuan dan akses kita untuk mengakses data kepentingan yang ada di desil satu sampai desil lima itu sangat sulit. Kalau misalkan ini bisa menjadi keuntungan, tujuan kita agar kita bisa berintervensi dengan sangat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun sampai hari ini kami masih sangat kesulitan kalau ingin mendapatkan data tersebut,” tuturnya.
