Media Meratus, Kutai Kartanegara – Tingginya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum sepenuhnya menjadi jaminan seluruh masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan. Pasalnya, masih terdapat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang status kepesertaannya tidak aktif.
Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar. Meski capaian Universal Health Coverage (UHC) telah melampaui 100 persen, pemerintah daerah kini berupaya meningkatkan persentase peserta JKN aktif yang masih berada di angka 94 persen.
Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan peningkatan keaktifan peserta menjadi target lanjutan setelah pemerintah daerah berhasil mencapai cakupan kepesertaan UHC di atas 100 persen.
“Kalau untuk UHC kita saat ini sudah di atas 100 persen, tetapi tingkat keaktifannya masih 94 persen. Ini yang akan terus kita kejar supaya bisa mencapai 95 persen atau bahkan lebih,” ujarnya. Jumat (13/11/2026)
Menurut Ismi, capaian UHC dan tingkat keaktifan peserta merupakan dua hal yang berbeda. Tingginya jumlah masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta JKN belum tentu seluruhnya dapat memanfaatkan jaminan kesehatan apabila status kepesertaannya sedang tidak aktif.
Karena itu, Dinkes Kukar tidak hanya mengejar penambahan jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan masyarakat yang sudah terdaftar tetap memiliki status aktif. Target minimal 95 persen diharapkan dapat memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga terus mengoptimalkan program Kukar Idaman Terbaik yang memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Melalui kebijakan tersebut, masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik hingga rumah sakit, dengan cukup menunjukkan KTP.
Ismi menyebut program tersebut telah berjalan dengan baik. Kemudahan administrasi ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat tidak kesulitan memperoleh pelayanan medis.
“Programnya sudah berjalan dengan baik. Masyarakat cukup menggunakan KTP, selama yang bersangkutan sudah menjadi peserta JKN,” jelasnya.
Namun, kemudahan menggunakan KTP tetap harus didukung status kepesertaan JKN yang aktif. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan jaminan kesehatan ketika membutuhkan pemeriksaan, pengobatan maupun penanganan medis.
Dinkes Kukar berharap peningkatan keaktifan peserta JKN dapat berjalan seiring dengan kemudahan akses pelayanan yang telah disediakan pemerintah daerah.
Dengan target keaktifan minimal 95 persen, capaian UHC yang telah melampaui 100 persen diharapkan tidak sekadar menjadi angka statistik, tetapi benar-benar memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat Kukar. (Adv)
