Program Pembekalan LPDP Libatkan TNI, Tuai Pro dan Kontra

Media Meratus, Jakarta – Kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, sorotan muncul setelah adanya kewajiban bagi para penerima beasiswa jenjang magister (S2) dan doktor (S3) untuk mengikuti program pembekalan yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4–9 Mei 2026 di Lanud Halim Perdanakusuma, dengan jumlah peserta mencapai 206 awardee. Kegiatan ini disebut sebagai bagian dari persiapan sebelum mereka melanjutkan studi, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Baca Juga  Ince Raden Kembali Pimpin Unikarta, Dorong Kampus Bertransformasi ke Arah Smart dan Entrepreneur University

Pihak LPDP menjelaskan bahwa keterlibatan TNI bertujuan untuk memperkuat karakter peserta, khususnya dalam hal kedisiplinan, integritas, dan semangat kebangsaan. Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M. Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa kegiatan yang diberikan lebih bersifat pembinaan karakter, bukan pelatihan militer.

“Fokusnya pada penguatan mental dan kesiapan sebagai penerima beasiswa negara, bukan bela negara,” ujarnya.

Namun, di lapangan, kebijakan ini tidak sepenuhnya diterima dengan baik. Sejumlah peserta mengungkapkan keberatan terhadap aturan yang dinilai cukup ketat selama program berlangsung. Mereka dikabarkan harus tinggal di tenda dan menjalani pembatasan penggunaan telepon seluler.

Baca Juga  Jalan Berlumpur, di Jalur Sekolah

Salah satu peserta menyebutkan bahwa awalnya penggunaan ponsel sempat dilarang sepenuhnya. Setelah adanya komunikasi, aturan tersebut dilonggarkan menjadi hanya satu jam akses per hari.

Selain itu, keputusan yang disebut bersifat final dari pihak penyelenggara membuat sebagian peserta merasa tidak memiliki ruang untuk berdiskusi atau menyampaikan keberatan.

Di sisi lain, kritik juga datang dari kalangan publik yang mempertanyakan relevansi pendekatan semi-militer bagi mahasiswa yang akan menempuh jalur akademik. Pembatasan komunikasi dinilai kurang sejalan dengan kebutuhan intelektual yang umumnya menuntut keterbukaan akses informasi.

Baca Juga  Buka Puasa HIPMA-KT di Masjid H. Bolly Jadi Ajang Reuni Mahasiswa Kutim, Jimmy Soroti Pentingnya Kebersamaan

Meski menuai polemik, program ini tetap berjalan sesuai rencana. Para awardee diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian pembekalan tersebut sebelum melanjutkan studi ke perguruan tinggi tujuan masing-masing.

Bagikan: